Anggota Pansus Otsus Papua dan Papua Barat Rico Sia. (Foto: Sofyan/sf)

Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat Rico Sia mendapati informasi dari paparan Rektor Universitas Papua (Unipa) bahwa pendapatan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di perkotaan cukup meningkat. Namun penghasilan mereka di pelosok sangat minim dan berdampak pada kesejahteraan, kesehatan hingga pendidikan. Menurutnya, permasalahan itu harus dijawab dalam revisi UU Otsus Papua.

Hal itu diungkapkan Rico usai mengikuti pertemuan Pansus Otsus Papua dan Papua Barat dengan Gubernur Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Senin (3/5/2021). Turut hadir Ketua DPR Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat (MRP) Papua Barat, Pimpinan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Papua Barat, Ketua Forum Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XIV/Kasuari, Kabinda Papua Barat, Rektor Unipa, perwakilan FKUB, serta Tim Asistensi Penyusunan RUU Otsus Papua.

“Tugas pemerintah 20 tahun yang lalu hanya menggelontorkan uang (Otsus), pelaksanaan dilakukan daerah, sehingga tidak bijak jika pemerintah pusat dianggap gagal melaksanakan Otsus, sebab bukan pemerintah pusat yang melaksanakan. Sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membuat Papua merasa menjadi bagian dari NKRI. Revisi UU Otsus harus menjawab ketimpangan, kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan,” jelas politisi Partai NasDem itu .

Terkait besaran dana Otsus yang menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, Rico menilai sudah cukup untuk sementara ini, dan nanti akan dikaji ulang pada periode berikutnya. “Setiap 5 tahunan (dana Otsus) dievaluasi kembali terkait penggunaan anggaran dan capaian. (Saat ini) Hanya revisi 2 pasal yang disampaikan pemerintah, ini perlu ditinjau kembali mengingat begitu banyaknya usulan terkait (Otsus) 20 tahun ke depan. Jadi, ada baiknya membuka ruang untuk pasal-pasal lain,” ungkap legislator dapil Papua Barat itu.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Papua (UNIPA) Meky Sagrim dalam paparannya menjelaskan betapa pentingnya kehadiran Otsus Papua dengan alokasi dana Otsus, dana bagi hasil, dan dana tambahan infrastruktur bagi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kita berharap untuk pendanaan Otsus itu dilanjutkan. Kita tidak bisa bayangkan, bagaimana jadinya pembangunan Papua Barat kalau barang (pendanaan Otsus) itu stop,” tandas Meky. (sf)